KOPERASI DI ERA REFORMASI

Reformasi

Setelah Pemerintahan Orde Baru tumbang dan digantikan oleh Orde Reformasi, perkembangan Koperfasi mengalami peningkatan. Dalam era Reformasi pemberdayaan ekonomi rakyat kembali diupayakan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar bagi usaha kecil dan Koperasi.

Untuk tujuan tersebut seperti sudah ditetapkan melalui GBHN Tahun 1999. Pesan yang tersirat didalam GBHN Tahun 1999 tersebut bahwa tugas dan misi Koperasi dalam era Reformasi sekarang ini, yakni Koperasi harus mampu berfungsi sebagai sarana pendukung pengembangan usaha kecil, sarana pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta sebagai sarana untuk pemecahan ketidak selarasan di dalam masyarakat sebagai akibat dari ketidak merataannya pembagian pendapatan yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui peran yang dapat diharapkan dari Koperasi dalam rangka penyembuhan perekonomian Nasional kiranya perlu diperhatikan bahwa disatu sisi Koperasi telah diakui sebagai lembaga solusi dalam rangka menangkal kesenjangan serta mewujudkan pemerataan, tetapi di sisi lain kebijaksanaan makro ekonomi belum sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan-perubahan perekonomian dunia yang mengarah pada dasar bebas.

Selama periode Tahun 200 – 2003, secara umum Koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang menggairahkan. Namun demikian, Koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangnnya sebagai badan usaha, yaitu :

  1. Rendahnya partisipasi anggota yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai perputaran Koperasi per anggota yang kurang dari Rp. 100.000,- per bulan dan rendahnya simpanan anggota yang kurang dari Rp. 345.225,-
  2. Efisiensi usaha yang relatif rendah yang ditunjukkan dengan tingkat perputaran Aktiva yang kurang dari 1,3 kali per tahun.
  3. Rendahnya tingkat Profitabilitas Koperasi.
  4. Citra masyarakat terhadap Koperasi yang menganggap sebagai Badan Usaha Kecil dan terbatas, serta bergantunfg pada program Pemerintah.
  5. Kompetensi SDM Koperasi yang relatif rendah.
  6. Kurang optimalnya Koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar Koperasi dan Kerjasama Koperasi dengan Badan Usaha lainnya.

Pemerintah di Negara-negara sedang berkembang pada umumnya turut secara aktif dalam upaya membangun Koperasi. Keikut sertaan Pemerintah Negara-negara sedang berkembang ini, selain didorong oleh adanya kesadaran untuk serta dalam membangunkan Koperasi, juga merupakan hal yang sangat diharapkan oleh gerakan Koperasi. Hal ini antara lain didorong oleh terbatasnya kemampuan Koperasi di Negara sedang berkembang, untuk membangun dirinya atas kekuatan sendiri.

Di era Reformasi, kebijakan pengembangan Koperasi menjadi tanggung jawab Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 09/M/2005 Tanggal 31 Januari 2005, bahwa kedudukan Kementrian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana Pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia.

Tugas Kemnentrian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian pemberdayaan Koperasi dfan UMKM di Indonesia.

Presiden Era Reformasi

Strategi Pengembangan Kelembagaan Koperasi Terdiri dari :

1. Kebijakan Peningkatan Adminstrasi dan Pengawasan

Pemberfian Badan Hukum (BH) Koperasi, Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketertataan dan ketertiban administrasi pemberian Badan Hukum Koperasi, serta pengawasan pemberian Badan Hukum Koperasi oleh daerah melalui tugas perbantuan, dan pengawasan kegiatan Koperasi untuk meningkatkan Akuntabilitasnya.

2. Kebijakan Peningkatan Penerapan Jatidiri Koperasi

Penerapan jatidiri Koperasi merupakan roh dari proses pengembangan Koperasi sejati, yang dilakukan melalui : pengembangan organisasi dan manajemen Koperasi, peningkatan kualitas keanggotaan Koperasi, penyempurnaan AD/ART Koperasi dan pemberdayaan gerakan Koperasi agar mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya.

3. Kebijakan Pengembangan Usaha Koperasi

Penembangan usaha Koperasi dilakukan melalui upaya pemantapan identitas Koperasi sebagai Badan Usaha yang berazaskan kekeluargaan, pengembangan kerjasama usaha, pengembangan usaha Koperasi yang berbasis sumber daya lokal dan peningkatan daya saing Koperasi, serta Klasifikasi Koperasi.

4. Kebijakan Perlindungan Kepada Koperasi

Tugas Pemerintah dalam pengembangan Koperasi adalah menumbuhkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, memberikan perlindungan kepada Koperasi melalui pemberian kemudahan dan bimbingan dalam berusaha, serta melindungi publik dari aktivitas Koperasi yang merugikan masyarakat.  Perlindungan kepada Koperasi dan publik tersebut memerlukan peran serta masyarakat, sehingga diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Kewirakoperasiaan.

Selain itu, Kementrian Koperasi dan UMKM juga menyusun program pengembangan kelembagaan Koperasi. Program tersebut bertujuan mewujudkan 70.000 unit Koperasi yang berkualitas yang mampu melayani lebih dari 20 Juta anggota Koperasi secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai dasar Koperasi.

Program Kemenkop dan UMKM juga mencakup bidang Legislasi. Program tersebut bertujuan menyempurnakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil afgar mampu mendukung dinamika pemberdayaan KUMKM di Indonesia pada masa mendatang. Program penyempurnaan Undang-undang Koperasi dan Usaha Kecil, antara lain mencakup :

  1. Melakukan Inventarisasi masalah untuk menyempurnakan RUU Koperasi dan RUU UMKM.
  2. Melaksanakan pembahasan dengan Instansi terkait dan DPR-RI untuk mewujudkan RUU Koperasi dan RUU UMKM menjadi Undang-undang Koperasi dan Undang-undang UMKM.
  3. Melaksanakan sosialisasi Undang-undang Koperasi dan UMKM yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah kepada Stokholders di seluruh Indonesia.
  4. Memfasilitasi gerakan Koperasi dfan UMKM menyesuaikan dengan Undang-undang Koperasi dan Undang-undang UMKM yang baru.
  5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Undang-undang Koperasi dan Undang-undang UMKM yang telah disahkan. Hasil dari Program Legislasi tersebut adalah diberlakukannya  UU No. 17 Tahun 2012 sebagai Pengganti dari UU No.25 Tahun 1992.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen KUKM) Nomor : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia, maka mulai Tanggal 17 April 2012 telah terjadi penggantian lambang Koperasi.

Pada Pasal 2 tertulis bahwa : “Bagi Gerakan Koperasi di seluruh Indonesia agar segera menyesuaikan penggunaan lambang Koperasi Indonesia, sebagaimana pada Lampiran Meneteri tersebut”.

Logo Koperasi

Pada Pasal 3 tertulis : “Bagi Koperasi yang masih memiliki Kop Surat dan Tata Laksana Administrasi lainnya dengan menggunakan lambang Koperasi Indonesia yang lama, diberi kesempatan selambat-lambatnya pada Tanggal 12 Juli 2012 telah menyesuaikan dengan lambang Koperasi Indonesia yang baru”.

Pada Pasal 6 Tertulis bahwa : “Dengan dikeluarkannya Peraturan Meneteri Tersebut, maka Lambang Koperasi Indonesia yang lama dinyatakan tidak berlaku”.

Dikutip dari beberapa sumber : https://kopontrennurulihsan.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: